KASUS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
SAAT INI
Hukum di Indonesia yang
bisa kita lihat saat ini merupakan hukum yang carut marut, mengapa? Karena
dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di televisi, kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali
kejadian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh
maling sandal hingga maling uang rakyat. Sebenarnya permasalahan hukum di
Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi
penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara
banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan
oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat.
Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu
sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman,
dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui
dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat
(pejabat, orang kaya, dan sebagainya).
Kita
dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia Saat seseorang
mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belum lama ini, ia
disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya
bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa
merajalela, menikmati tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada
di Indonesia. Karena kenyataannya memang lebih banyak benarnya, kita ambil
contoh Arthalyta Suryani, dia menempati rutan dengan sarana eksklusif, bisa
dikatakan eksklusif, sampai-sampai ada ruang untuk berkaraoke, ini juga bisa dijadikan
sebagai pembelian hukum di Indonesia.
Hukum di Negara kita ini
dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di
Indonesia, seperti pemberian hukuman kepada para pejabat Negara
yang menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena tilang polisi
lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap
agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi
dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh dalam lingkungan
terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari
penyelewengan hukum di Indonesia.
v Akibat-Akibat
Penyelewengan Penegakan Hukum di Indonesia
Penyelewengan atau
inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang,
sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang
dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan
lingkungan adalah, penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata tertib
lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin
berdamai di tempat atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang
menegakkan hukum tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia,
namun tudak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang
tidak terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya.
Oleh karena itu ini akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah
penyelewengan hukum tersebut diantaranya yaitu:
· Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum
Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal
materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya
bahwa uanglah yang berbicara, dan daoat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta
yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum.
Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para
petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap
sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun
pudar.
· Penyelesaian konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang
dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga.Konflik yang terjadi di
sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan,
seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan
wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan
kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan
masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang
tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat
ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya,
bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
· Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang
memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya
ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa,
sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua
belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada
banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat
dalam kasus hukum tersebut.
· Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia,
mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan
kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau
dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
v Kesimpulan
Masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera ditangani agar bangsa
Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum. Masalah
penegakan hukum harus ditangangi oleh seluruh Warga Negara Indonesia, pejabat
hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu. Selain perbaikan
kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki
membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa disuap oleh uang ataupun
materi lainnya, kemudian masyarakat juga harus tertib
hukum. Semua dijalankan berdasarkan hati nurani masing-masing, iman dan
ketaqwaan sangat diperlukan.
Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Semua harus bekerja sama
untuk membangun Negara Indonesia yang adil, jika salah, harus dihukum sesuai
hukum yang berlaku tanpa pengecualian apakah orang tersebut merupakan anak
Presiden ataukan anak seorang buruh.
